Ngut's Inside

Connected Your Mind and Heart

Relasi Agama dan Negara: Kajian Pancasila


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kebangsaan yang terbentuk dengan karakteristik unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Yunani serta negara-negara Eropa lainnya, yang menjadi suatu negara bangsa (nation state) karena kesamaan bahasa.  Latar belakang historis, kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia yang unik dan spesifik seperti bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia sepanjang sejarah. Indonesia menjadi suatu negara bangsa (nation state) meski terdiri dari beragam bahasa, etnik atau suku bangsa, ras dan kepulauan. Semuanya terwujud karena adanya kesamaan sejarah masa lalu atau persamaan rasa senasib dan sepenanggungan; terlebih kesamaan wilayah selama 5 abad Kerajaan Sriwijaya pada tahun 7 masehi dan 3 abad Kerajaan Majapahit dan sama-sama 3,5 abad dijajah Pemerintah kolonial Belanda serta 3,5 tahun oleh Jepang.

Indonesia juga terbentuk atas prakarsa dan usaha keras dari founding fathers dan seluruh pejuang Indonesia. Mereka tanpa kenal lelah keluar masuk penjara, dibuang ke tempat pengasingan serta gugur sebagai pahlawan bangsa. Negara kebangsaan Indonesia lahir melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yang pada bagian pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sublimasi dan kristalisasi dari pandangan hidup (way of life) dan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam suku atau etnik, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia.

Sosiolog Talcott Parsons dalam “Social System” menyatakan jika suatu masyarakat ingin tetap eksis dan atau memiliki sustainibility yang mantap dan dinamis harus memenuhi 4 (empat) function paradigm (paradigma fungsi) yang dilaksanakan serta termanifestasikan oleh dan dalam masyarakat tersebut. Pertama: pattern maintenance, yakni kemampuan memelihara atau melestarikan sistem nilai budaya yang dianut karena budaya adalah endapan atau manifestasi tingkah laku manusia. Budaya masyarakat itu akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggapnya luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain. Kedua: kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Sejarah telah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Beradaptasi di sini dalam arti mampu menghadapi perubahan dunia dan arus gerak sejarah peradaban yang ada dengan tetap mengkontekstualisasikan sistem nillai dari peradaban kita dan tetap mengedepankan identitas kebangsaan kita. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul akan tetap eksis dan memiliki keberlanjutan kehidupan kebangsaan yang mantap. Ketiga: adanya fungsi integratif dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang kian menyatukan masyarakat itu. Dan keempat: masyarakat perlu memiliki goal attainment (tujuan) yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus diperbaiki oleh proses dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu maka ke depan perlu dimantapkan lagi dengan adanya kesamaan cita-cita, pandangan, harapan, dan tujuan tentang masa depannya.[1]

Sebuah negara bangsa pun membutuhkan weltanschauung (landasan filosofis). Atas dasar weltanschauung tersebut disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Dan tanpa  nya nasib suatu negara seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dalam perspektif negara bangsa, empat function paradigm model Parsons yang harus terus dilaksanakan masyarakat Indonesia agar dapat hidup dan berkembang. Kita memahami bahwa kerangka sistemik function paradigm tersebut termanifestasikan dalam Pancasila yang merupakan weltanschauung bangsa Indonesia.

Sayangnya akhir-akhir ini pamor Pancasila sedang menurun. Berbagai kasus kekerasan atas nama agama sering sering mewarnai media, negara yang seharusnya menjadi pengayom terhadap eksistensi agama dan penganut-penganutnya malah bersikap berat sebelah dengan lebih mengutamakan kepentingan mayoritas di atas kepentingan minoritas. Munculnya istilah “agama resmi dan agama  tidak resmi” membawa konsekunsi yang tidak sederhana. Diskursus semacam itu mengakibatkan agama-agama lokal yang tumbuh-berkembang dalam etnis-budaya masyarakat –misalnya Sunda Wiwitan, Sapta Dharma, Kaharingan, Samin, Hondodento dan lain-lain― kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Negara dalam menata regulasi atas pluralitas agama yang dianut para warganya seakan terjebak di antara negara agama dan negara sekuler. Uniknya lagi, hingga saat ini negera kita belum menemukan formulasi yang jelas mengenai bagaimanakah membangun relasi ideal antara negara dengan agama.[2]

MEMAHAMI PANCASILA

A.  Pengertian Pancasila

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca artinya lima; dan syila berarti batu sendi, asas, dasar atau alas. Dengan demikian pancasyila diartikan sebagai lima dasar.[3]

 Istilah tersebut muncul di tengah-tengah masyarakat Nusantara menjelang proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia, yang diawali oleh Soekarno. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dari berbagai pendapat yang mengemuka dalam persidangan itu, kemudian dibentuk tim perumus atau dikenal sebagai Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Dokumen inilah yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata, yang terdiri dari 4 alinea yang masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Singkatnya, bedasarkan rumusan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila merupakan filsafat dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang isinya sebagai berikut:[4]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagai suatu organisai, pada umumnya setiap negara memiliki naskah yang disebut konstitusi (undang-undang), sebagai hukum dasar yang mengikat maka undang-undang terkait erat dengan prinsip kedaulatan yang dianut negara tersebut. Bagi NKRI, kedaulatan rakyat merupakan sumber legitimasi UUD 1945 dan konsekuensinya UUD 1945 menjadi hukum tertinggi dan fundamental sifatnya. UUD 1945 merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Landasan pokok sebuah UUD adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang dicitakan berkenaan dengan negara. Apabila kesepakatan umum runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan.

Menurut Jimli Asidiki, kesepakatan dipahami bersandar pada 3 (tiga) substansi, yaitu: Pertama, tujuan dan cita-cita bersama (common plafforms) adalah puncak abstraksi yang paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang majemuk dan plural. Rumusan tujuan atau cita-cita bersama biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan (filosofische grondslag). Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita ideal bernegara. Kedua, hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang puncaknya disebut hukum dasar yang tidak lain adalah UUD. Dalam sistem semacam ini kita mengenal istilah konstitusi negara yang menjadi ciri penting sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan hukum sangat dibutuhkan sehingga UUD dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Ketiga, adalah kehendak bersama berkenaan dengan institusi dan prosedur ketatanegaraan yang ingin dikembangkan. Kesepakatan berkenaan dengan hal ini akan menjadi pegangan bersama dalam bernegara yang harus diartikulasikan dalam dokumen UUD. Dalam fungsinya sebagai filosofische grondslag, Pancasila membuka ruang untuk membentuk kesepakatan masyarakat tentang bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang aturan hukum sebagai landasan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan sebagai penyangga konstitualisme. Semua kesepakatan ini hanya mungkin dicapai dalam sistem demokrasi.

B.   Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, Pancasila juga merupakan bentuk ideologi terbuka yang selalu memunginkan adanya dialektika dinamis bagi setiap penganutnya.[5]

 Karakter dasar ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari rakyat dan masyarakat dapat menemukan diri di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pandangan nilai dasar negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.[6]

Gagasan pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, secara formal dimunculkan sekitar tahun 1985, meskipun semangat keterbukaannya dapat ditelusuri semenjak pertama kali Pancasila dirumuskan. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “... terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya“. Sedangkan alinea lain dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 tertulis bahwa, ”Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok,hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi….” Itulah acuan dasar dari semua gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Para pendiri NKRI telah membedakan hukum dasar tertulis yang hanya terdiri dari aturan-aturan pokok dan yang juga berisi tentang aturan-aturan penyelenggaraan.[7]

 Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Dengan demikian, ideologi tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini pun merupakan suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, bersifat tidak wajar (artifisial) dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh sekelompok kecil manusia (minoritas) yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut menjadi tertutup.

Pancasila berakar pada pandangan dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan eksistensi ideologi itu sendiri. Tentu hal yang demikian merupakan suatu yang tidak logis. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada intinya ideologi berupa suatu tatanan nilai, dimana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu. Dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern.

Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai keadaan dan nilai praktis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah. Karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental (Staats fundamenteal norm). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Kebenaran pola pikir seperti yang terurai di atas adalah sesuai dengan ideologi yang memiliki tiga dimensi penting yaitu Dimensi Realitas, Dimensi Idealisme dan Dimensi Fleksibilitas.[8]

Sungguhpun demikian, batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila harus ada.[9]

Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, antara lain sebagai berikut:[10] (1) Stabilitas nasional yang dinamis, (2) Larangan terhadap adanya ideologi lain, (3) Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat, dan (4) Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

RELASI ANTARA AGAMA DAN NEGARA

A.   Negara Pancasila

Mengenai relasi antara negara dan agama, kita mengenal istilah pemahaman mendasar yakni negara agama (theokrasi) dan negara sekuler. Sesuai dengan namanya, agama dalam theokrasi memiliki peran sangat penting, bahkan menjadi landasan yuridis suatu negara. Namun sebaliknya, dalam paham sekuler eksistensi suatu agama menjadi “tidak penting” di mata negara. Dengan kata lain, agama merupakan urusan privat masing-masing warga, yang negara tidak akan ikut campur di dalamnya. Dalam konteks ini, negara-negara Eropa yang menganut demokrasi liberal (sekuler) terlihat cukup berhasil menjalin hubungan harmoni antara negara dan agama melalui proses sekulerisasi. Sekulerisasi dimaknai sebagai penempatan secara proporsional hubungan antara negara dan agama. Secara teoritis, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dalam negara sekuler, yakni: pemisahan antara negara dan agama, kebebasan beragama, dan netralitas negara.

Ketiga prinsip tersebut meniscayakan adanya jaminan bahwa negara sama sekali tidak ikut campur urusan agama, sejauh tidak berkenaan dengan ranah publik. Negara menjaga jarak yang sama terhadap setiap agama yang dianut oleh masing-masing warganya. Tentunya prinsip semacam itu mengindikasikan bahwa negara tidak diperkenankan memfasilitasi lembaga-lembaga agama, pejabat-pejabat lembaga agama pun tidak diperkenankan menjalankan pekerjaan negara. Namun demikian negara menjamin kebebasan atas setiap agama, masing-masing warga bebas untuk memeluk suatu agama bahkan untuk tidak memeluk suatu agama sekalipun (atheis). Akan tetapi hingga dewasa ini, belum ada negara yang sepenuhnya menjalankan prinsip ideal semacam itu, baik negara penganut paham liberal terlebih lagi negara agama. United States of America misalnya, meskipun di tingkat nasional telah mengamalkan hukum sekuler tetapi berbeda dengan beberapa negara bagiannya. Sebagian negara bagian di sana masih menggunakan dana pajak untuk membiayai lembaga-lembaga agama. Pengaruh suatu sekte agama tertentu pun masih mendominasi.

Sementara Indonesia sendiri, menurut beberapa kalangan sebagaimana disebut dalam “Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila”, negara kita disebut-sebut sebagai negara sekuler yang tidak sekuleristik. Pendapat demikian didasarkan atas 3 (tiga) pembagain negara sekuler, yakni: negara sekuler anti agama, negara sekuler netral terhadap agama, dan negara sekuler yang menghargai agama. Dalam hal ini Indonesia masuk dalam kategori terakhir, sebagai negara sekuler yang menghargai agama. Namun demikian, wacana semacam itu terasa menggelikan sebab Indonesia yang memiliki landasan Pancasila –terutama sila Ketuhanan yang Maha Esa― mengindikasikan tiadanya unsur sekuleriasi.[11]

Dalam Pokok Pikiran Keempat Penjelasan Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa menurut Pancasila negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan tersebut secara jelas menerangkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler.[12]

Negara pada hakikatnya merupakan jelmaan suatu persekutuan hidup manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Selain itu, negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang memiliki suatu cita-cita luhur. Sebagai negara yang berkemanusiaan maka negara wajib melindungi seluruh warganya serta seluruh tumpah darahnya. Artinya negara harus melindungi seluruh warganya tanpa kecuali. Negara Pancasila yang mendasarkan kemanusiaan yang adail dan beradab mengaplikasikan nasionalisme berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia  ialah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan kebangsaan yang chauvinistik. Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial maka keadilan hidup bersama direalisasikan dan dilindungi oleh negara, negara menjamin terwujudnya hal tersebut. Dengan kata lain, negara berkeajiban membuat peraturan penundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

B.  Agama-Negara Saling Mengontrol

Dalam konteks relasi antara negara dan agama, meskipun secara yuridis perundang-undangannya telah disahkan namun pelaksanaannya masih belum memenuhi harapan. Menurut hemat saya, hal tersebut semata-semata bukan disebab oleh konsepnya yang masih mentah, melainkan sebab mentalitas para warganya. Ketika telah bersinggungan dengan masalah agama (keyakinan), sebagian besar masyarakat menjadi gelap mata. Pemahaman teologi beraroma individualistik maupun chauvinistik masih sulit dihilangkan. Hal inilah yang kerap menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar pemeluk agama, masing-masing mengklaim bahwa hanya agama sendirilah yang paling benar dan sah, sementara agama lainnya salah. Tatkala ketegangan tersebut muncul, negara seharusnya menjalankan perannya sebagai pengayom alias menjamin ketutuhan keadilan hidup bersama, sayangnya para penyenggara negara pun seorang penganut agama yang memliki pandangan teologis tidak jauh berbeda.

Dilihat dari sisi lain, pengelolaan hubungan antar agama dan negara sebetulnya dapat dibangun atas dasar saling kontrol dan mengimbangi. Agama mendasari dan sekaligus mengontrol jalannya negara sementara negara pun menjamin dan sekaligus mengontrol eksistensi agama dan para pemeluknya. Kedunaya dapat saling bekerja sama, saling mengisi dan saling mengontrol. Bukankah agama, dengan sistem etikanya yang ketat telah menginspirasi pemberlakuan hukum negara? Sementara itu agama pun tidak akan berkembang dengan baik manakala tidak mendapat dukungan dari agama. Dan dalam konteks penataan kebijakan publik misalnya, negara mesti berperan dalam pengawasan atas kemungkinan penyalahgunaan agama sebagai sumber dominasi dan otoritarianisme terhadap agama lain. Sepanjang berkenaan dengan ranah publik, yang boleh jadi masing-masing warga memeluk agama berbeda maka negara berkewajiban memberi regulasi yang seimbang.

Di sinilah peran Pancasila sebagai weltanschuung bangsa Indonesia. Pancasila seharusnya menjadi semangat bersama, menjadi pedoman bersama untuk hidup damai dalam perbedaan. Meskipun masing-masing warga memiliki hak untuk menganut agama ataupun keyakinan yang berbeda tetapi masing-masing adalah warga yang sama. Di depan kepentinga hidup bersama yang dijamin oleh Pancasila, hierakhi metafisik mengenai baik-buruk harus dilupakan. Penilaian tentang baik-buruk dan/ salah-benar mengenai suatu agama, sebagaimana yang selama ini menggejala tidaklah perlu disangkut-pautkan dalam wilayah publik. Dan Pancasila sebagai weltanschauung, semenjak jauh-jauh hari memang harus sudah mengantisipasi hal tersebut dan sekaligus menawarkan solusi terbijaknya. Sebagai konsekuensinya, Pancasila memang harus senantiasa terbuka dengan kritik dan saran, sewaktu-aktu siap melakukan evaluasi diri dan tidak hanya duduk diam di singgasana agungnya. Sekali lagi, Pancasila yang senantiasa melakukan evaluasi diri itulah  yang tidak akan tampil membosankan bagi warganya.

Indonesia secara konstitusional mengidealkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, rasa, golongan, agama dan sebagainya. Konstirusi dasar ini telah menjamin tiap-tiap warga negara untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jaminan perlindungan dan keadilan bagi semua warga menjadi syarat mutlak atas harmonisasi antara agama, para pemeluknya dan negara (pemerintah). Dengan demikian, pengakuan atas eksistensi agama dan ekspresi ‘keimanan yang selama ini terpinggirkan’ bukan didorong atas belas kasihan agama mayoritas, melainkan memang negara menjamin hal tersebut. Pengakuan tersebut memang harus bermula dari kesadaran bahwa setiap pemeluk agama merupakan warga negara yang sama,  yang hak dan kewajibannya sama-sama dijamin oleh konstitusi. []

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Basyarat Asghar. Relasi Agama dan Negara: Problematika Kebijakan di Ranah Publik, Majalah Suluh, Edisi 53, Juli-Agustus 2011.

Bourchier, David. 2007. Pancasila versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organis (Integralistik). Yogyakarta: Aditya Media dan PSP UGM.

Hakim, Alif Lukmanul. Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila, dalam http://aliflukmanulhakim.blogspot.com/kontekstualisasi-dan-implementasi-pancasila

Kaelan, 2001. Pendidikan Pancasila: Proses Reformasi Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UU Hak Azasi Manusia dan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. Yogyakarta: Paradigma.

Notonagoro, 1995. Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara.

Mukromin, Ngutsman. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah Kuliah Filsafat Pancasila Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Osman, Oetojo dan Alfian. 1992. Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat.

Pasha, Musthafa Kamal, dkk. 2003. Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Sudaryanto. 2007. Filsafat Politik Pancasila (Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila). Yogyakarta: Kepel Press.

http://www.kapanlagi.com, 1 Juni 2006.


[1]Alif Lukmanul Hakim, Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila, dalam http://aliflukmanulhakim.blogspot.com/kontekstualisasi-dan-implementasi-pancasila
[2] Basyarat Asghar Ali, Relasi Agama dan Negara: Problematika Kebijakan di Ranah Publik, Majalah Suluh, Edisi 53, Juli-Agustus 2011, hlm. 4
[3]Musthafa Kamal Pasha, dkk., Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 1.
[4]Musthafa Kamal Pasha, dkk., Pancasila dalam Tinjauan, hlm. 2-3.
[5] Presiden: Jadikan Pancasila Sumber Inspirasi Dan Solusi Tantangan Nasional, http://www.kapanlagi.com, 1 Juni 2006.
[6] Ngutsman Mukromin, Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah Kuliah Filsafat Pancasila Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
[7] Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992. hlm. 398.
[8] Musthafa Kamal Pasha, Pancasila dalam Tinjauan, hlm. 139.
[9]Keterbukaan yang kita kembangkan adalah keterbukaan yang bertanggung jawab. bukan saja pada masyarakat, bangsa dan negara, tetapi termasuk kepada Tuhan,” ujar Wapres Try Sutrisno ketika menerima pengurus DPP PDI hasil Kongres IV di Jakarta. Dikutip dari Media Indonesia Online, http://www.mediaindo.co.id, 3 Agustus 1996
[10] Sudaryanto. Filsafat Politik Pancasila (Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila). Yogyakarta: Kepel Press, 2007.
[11] Basyarat Asghar Ali, Relasi Agama dan Negara, hlm. 6
[12] Kaelan, Pendidikan Pancasila: Proses Reformasi Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UU Hak Azasi Manusia dan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. Yogyakarta: Paradigma, 2001, hlm. 23

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 5 Januari 2012 by in Agama, Etika.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.